Dalam rangka penguatan pengelolaan JDIH Badan Pangan Nasional Tahun 2024, saat ini tengah menyiapkan koleksi dokumen hukum termasuk terjemahan resmi Peraturan Badan Pangan Nasional ke dalam bahasa asing. Salah satunya dengan pengalihbahasaan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan ke dalam bahasa asing. 

“Perbadan 19 Tahun 2023 tentang Kesispasiagaan Krisis Pangan akan dilakukan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Substansi yang telah diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan digunakan sebagai acuan dalam menerjemahkan Peraturan tersebut,” ungkap Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum Rachmat Firdaus dalam Rapat Pembahasan tersebut di Depok (23/9/2024). 

Menurutnya dasar menterjemahkan Peraturan Perundang-undangan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan. 

“Tersedianya peraturan dalam bahasa asing menjadi hal yang penting dalam rangka menyebarluaskan produk hukum yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional,” ungkapnya. 

Rapat dipimpin oleh Kepala Biro OSH, dan dihadiri oleh Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan dari Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, perwakilan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, perwakilan Pusat Data dan Informasi, dan perwakilan Biro OSH.