Ketersediaan data pangan yang akurat merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan. Oleh karenanya, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) memperkuat sistem informasi pangan dan gizi melalui pengembangan data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Selama ini data resmi skor PPH hanya disajikan sampai tingkat kabupaten/kota. Padahal alokasi anggaran pembangunan tersedia hingga level terkecil wilayah administratif. Jadi perlu penyediaan data PPH yang lebih terperinci supaya kebijakan pangan lokal dapat disusun secara lebih tepat sasaran.” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Rinna Syawal pada Finalisasi Hasil Penyusunan Indikator Skor PPH di Bogor (29/8).
Menurut Rinna, dengan dukungan metode statistik terbaru ini, akan memperluas ruang penggunaan informasi bagi kebijakan pangan berbasis potensi sumber daya lokal hingga mendukung program prioritas nasional seperti percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Informasi pangan bukan hanya konsumsi internal instansi pemerintah. Ketika data disajikan secara terbuka, detail, dan melalui sistem otomasi, maka publik juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memanfaatkannya dalam perencanaan, pengawasan, maupun advokasi kebutuhan gizi komunitas.” imbuh Aang Sutrisna selaku Senior Policy Advisor GAIN dalam sambutannya.
“Data yang tepat berarti kebijakan yang lebih efektif. Tapi perlu dicatat bahwa pengembangan metodologi membutuhkan validasi lapangan. Publikasi laporan metodologi yang rinci juga jadi syarat mutlak supaya hasil perhitungan tidak salah tafsir.” tegas Statistisi Ahli Madya BPS, Amiek Chamami, yang turut hadir dalam agenda yang sama.
Dengan memperkuat basis data PPH hingga ke level desa, NFA sedang meneguhkan prinsip evidence-based policy making. Upaya ini menghadirkan arah pembangunan pangan yang lebih merata, memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terpantau, serta mewujudkan cita-cita ketahanan pangan nasional yang berkeadilan.
