JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus melakukan penguatan sistem tata kelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat produsen, pelaku usaha, dan konsumen. Upaya ini dilakukan sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, khususnya untuk komoditas pangan pokok strategis. 

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani dalam webinar Sinar Tani bertajuk “Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah: Mau Di Bawa Kemana?” pada Rabu (29/11/2023) menjelaskan salah satu manfaat CPP antara lain untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen. Hal ini dilakukan dengan cara membeli hasil panen petani dan peternak dengan harga wajar, khususnya ketika harga sedang anjlok. Sementara itu di samping operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), CPP juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pada penyaluran bantuan pangan beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Pada bulan Februari 2023 menjelang Lebaran, para peternak layer mulai menjerit karena harga telur cenderung turun meskipun harga jagung tidak turun. Saat itu NFA mulai menyerap daging ayam ras dan telur ayam ras dari peternak kecil mandiri untuk disalurkan kepada Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di 7 provinsi. Upaya ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi fungsi CPP yang bisa memberikan banyak manfaat khususnya kepada produsen dan masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi fungsi dari CPP kita laksanakan di 2023 adalah menjaga di hulu mencegah terjadi kerugian di peternak layer dan peternak ayam broiler, tapi di sisi konsumen para keluarga yang berisiko stunting ini mendapatkan tambahan asupan protein hewani,” jelasnya.

Dari sisi operasional, penugasan pengelolaan CPP diberikan kepada Perum Bulog untuk komoditas pangan pokok strategis seperti beras, jagung, dan kedelai. Sementara ID FOOD untuk komoditas pangan pokok strategis lainnya seperti daging ayam, telur, dan gula.  

Adapun dari sisi infrastruktur, sepanjang tahun 2022 - 2023 NFA telah memfasiitasi pembangunan 30 sarpras rantai dingin (cold chain) di 12 provinsi sentra produksi untuk menjaga stok bawang merah, cabai, dan daging ayam ras yang mencakup cold storage, reefer container, heat pump dryer, serta air blast freezer. Sesuai grand design sistem logistik nasional, berbagai fasilitas tersebut akan dihubungkan dengan Tol Laut yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah konsumen dan wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan). 

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edi Priyono mengatakan di sektor hilir pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) untuk menjaga harga di tingkat produsen. Sedangkan di sektor hulu pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk menjaga harga di tingkat pedagang dan konsumen. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pemerintah menjaga stok dan harga yang wajar di seluruh tingkatan baik produsen, pelaku usaha, hingga konsumen. 

"Pada intinya adalah pemerintah ini punya kewajiban untuk berdiri di tengah, banyak yang bilang pemerintah harus berpihak pada petani, iya betul. Tetapi tidak hanya itu karena yang dipikirkan oleh pemerintah tidak hanya petani tapi dalam kasus tadi juga konsumen, juga peternak, yang notabene peternak itu kan petani juga,” tegas Edy.

Hal ini selaras dengan instruksi Kepala NFA Arief Prasetyo Adi untuk membangun ekosistem pangan nasional yang menjamin keuntungan wajar di seluruh tingkatan dengan slogan “petani sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat tersenyum." 

Untuk mendukung ekosistem Cadangan Pangan Nasional (CPN) tersebut, dibutuhkan pula perangkat lunak (software) yang dapat memberikan daya ungkit bagi upaya memperlancar sistem logistik pangan nasional baik melalui penerapan artificial intelligence, serta pemanfaatan teknologi block chain untuk memastikan suplai bisa sampai kepada konsumen. Hal ini sangat penting agar permasalahan-permasalahan pemerataan distribusi pangan tidak terulang.

Sementara itu pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) juga terus didorong untuk menjaga ketersediaan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) dengan harapan dapat berfungsi sebagai penyangga CPP di daerah. Di beberapa lokasi seperti Sleman, LPM terbukti mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi dan usaha simpan pinjam gabah/beras.

Direktur Taru Martani, Nur Achmad Affandi mengatakan, sebagai salah satu BUMD, PT Taru Martani mendapat penugasan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk terlibat dalam pengelolaan mengelola cadangan pangan pemerintah DIY. Saat ini, pihaknya telah bekerjasama dengan sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menyerap gabah petani.

“Sejak 2019, PT Taru Martani dipercaya sebagai tempat penitipan cadangan pangan milik Pemda DIY, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Saat ini kami bekerja sama dengan gapoktan yang punya penggilingan di daerah-daerah. Hal ini dimaksudkan agar ketika bahan pangan itu sewaktu-waktu dibutuhkan bisa secara cepat didistribusikan,”  ujar Affandi.

.

——————————

*Siaran Pers*

*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*

282/R-NFA/XI/2023

29 November 2023

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

komunikasi@badanpangan.go.id

Telp : 087783220455