Jakarta — Badan Pangan Nasional/National Food Agency(NFA) menerima audiensi dari Dewan Pertahanan Nasional(DPN) dalam rangka menjajaki kolaborasi strategis guna memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Kunjungan ini menandai sinergi lintas sektor antara otoritas pangan dan pertahanan dalam menghadapi tantangan ketersediaan pangan di tengah dinamika global.

Delegasi DPN dipimpin oleh Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto dan Deputi Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, beserta rombongan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa pangan merupakan elemen krusial dalam membangun sistem pertahanan negara yang kokoh dan berkelanjutan. Stabilitas pasokan dan harga pangan dinilai sebagai komponen strategis yang tak terpisahkan dari stabilitas nasional secara keseluruhan.

Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, mengapresiasi inisiatif kerja sama tersebut dan menekankan bahwa ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dicapai bila ketersediaannya terjaga secara berkelanjutan dan mencukupi kebutuhan nasional. “Kalau kita bicara swasembada, inti utamanya ada di ketersediaan. Kalau stoknya lebih dari cukup, maka ketahanan pangan otomatis aman,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya upaya diversifikasi pangan sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung swasembada. “Badan Pangan memiliki tugas menjamin stabilisasi pasokan dan harga, tapi kami juga mendorong diversifikasi pangan. Kami sudah menyusun Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Komoditas Lokal,” jelas Sarwo Edhy.

Perpres tersebut mendorong optimalisasi pangan lokal sumber karbohidrat sebagai alternatif pengganti beras. Langkah ini bertujuan untuk memperluas sumber konsumsi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah. “Kami mendorong pemda—provinsi, kabupaten, kota—untuk membina industri pangan lokal, agar sumber karbohidrat alternatif bisa berkembang dan mendukung swasembada nasional,” tambahnya.

Kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional ini diharapkan menjadi titik awal pembentukan ekosistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan berdaulat—baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi.