Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) tengah melakukan mitigasi sejak dini sebagai langkah anitisipasi krisis pangan secara global. Berdasarkan hal tersebut Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP).
“Antisipasi kerawanan pangan dan pengendalian kebutuhan gizi masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan ancaman krisis pangan global yang saat ini tengah melanda dunia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi,’’Ucap Sri Nuryanti, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA ditemui di Cilacap (2/5).
Sri Nuryanti mengungkapkan, kegiatan IPKP merupakan kegiatan pilot project yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024 ini. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian paket bantuan pangan berupa bahan pangan segar/olahan kepada keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari upaya PPKE.
“Program ini merupakan konsistensi Badan Pangan Nasional Untuk Entaskan Daerah Rawan Pangan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, secara massive kami juga melakukan koordinasi dengan semua stakeholder pangan, seperti yang kami lakukan pada tanggal 26 April lalu, secara beriringan kami menggunjungi kota cilacap yang pada tahun ini menjadi lokus intervensi pengendalian kerawanan pangan,’’ Jelas Sri Nuryati.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa Kegiatan IPKP Tahun 2024 dilaksanakan di 20 kabupaten/kota pada 8 provinsi yakni Jambi, Kep.Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 45.000 KK.
“Kegiatan IPKP ini merupakan kolaborasi antara NFA dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini OPD Pangan Provinsi dan Kab/Kota, sehingga keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari peran aktif yang dilakukan OPD Pangan baik di Tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.” Sri Nuryanti menyampaikan.
“Dalam mencapai keberhasilan kegiatan IPKP diperlukan koordinasi yang baik dan intens antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Koordinasi yang dilakukan salah satunya terkait verifikasi dan validasi (Verval) data By Name By Address (BNBA) oleh OPD Pangan Provinsi dan Kab/Kota bersama Kepala Desa/Lurah. Proses Verval ini menjadi salah satu bagian penting agar dapat memastikan ketepatan sasaran pada kegiatan IPKP, sehingga OPD Pangan perlu memahami teknik verval yang baik dan benar sesuai petunjuk teknis kegiatan.” tegas Sri Nuryanti.
Dijelaskannya pula target proses verval selesai pada M2 Mei 2024 untuk selanjutnya data BNBA hasil verval akan diusulkan oleh Kepala Dinas OPD Pangan Provinsi kepada Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan oleh PPK Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
“Kegiatan IPKP direncanakan akan dilaunching pada bulan Juni 2024 dan akan dilanjutkan dengan penyaluran bantuan pangan di seluruh lokus kegiatan IPKP Tahun 2024. Diharapkan melalui kegiatan ini, NFA dapat hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan solusi permasalahan pangan yang ada di Indonesia khususnya dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan,” pungkas Sri Nuryanti.
Tentunya berbagai upaya pengendalian rawan pangan lintas sektoral, baik pusat dan daerah harus kita dorong, sehingga target kita bersama tahun 2024 turun menjadi 12%. Ini PR kita semua," Tutup Sri Nuryati.
