PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus Deputi III Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Andriko Noto Susanto menyatakan bahawa penanganan stunting adalah urusan yang menjadi tanggungjawab bersama saat melantik PJ Bupati Sumba Barat Daya di Kupang. (8/9/24)
Terkait upaya penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, stunting dan serta pengendalian inflasi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang masih cukup tinggi yakni untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrim sebesar 27,48% atau 101,4 ribu jiwa dan 4,68% atau 17,92 ribu jiwa, sementara untuk stunting data survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 prevalensi stunting di Sumba Barat Daya sebesar 44,3% dan merupakan Kabupaten nomor 4 tertinggi prevalensi stunting di NTT.
"Angka ini tentunya cukup mengkhawatirkan karena tergolong tinggi, dari 10 anak balita di Sumba Barat Daya setidaknya 4-5 anak berpotensi menderita stunting, saya berharap agar PJ Bupati senantiasa melakukan konsolidasi tim kerja internal serta kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menekan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim serta stunting dalam masa jabatan saudara," tegas Andriko dalam arahannya.
"Anak-anak inilah yang akan meneruskan legacy kita, yang akan menentukan ke mana arah Indonesia di masa depan, sudah menjadi kewajiban serta tanggungjawab kita semua untuk menjamin tumbuh kembang mereka agar menjadi generasi yang sehat, aktif dan produktif," pungkasnya.
Andriko juga menyatakan kemiskinan,kemiskinan ekstrim serta stunting memiliki kaitan erat satu sama lain, karena itu dibutuhkan sinergitas pentahelix antara perguruan tinggi, swasta, perbankan dan koperasi, komunitas Lembaga keagamaan, LSM, TP PKK, Pemerintah Daerah dengan berbagai program dan kegiatan dari dinas atau perangkat daerah terkait.
"Saya meminta kepada seluruh PJ Bupati untuk senantiasa melakukan pemantauan rutin Harga kebutuhan pokok, melakukan sidak di gudang-gudang distributor untuk menjamin ketersediaan pasokan serta menggandeng BUMN serta BUMD untuk melakukan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat kaitannya dengan pengendalian inflasi di NTT," tambah Andriko.
"Penjabat Bupati dapat membangun koordinasti intensif dengan instansi terkait seperti bulog dan Badan Pangan Nasional agar stok cadangan beras Pemerintah di Sumba Barat Daya tetap tersedia, serta mengoptimalkan peran satgas pangan dalam pemantauan dan pengawasan distribusi keterjangakaun harga kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya.
Dengan ketersediaan stok pangan yang aman serta upaya untuk pemenuhan gizi pada masyarakat, diharapkan dapat menekan angka stunting yang cukup mengkhawatirkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
