Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) turut hadir dalam Forum Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) sebagai salah satu upaya mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam melaksanakan program fortifikasi pangan secara efektif sesuai amanat RPJMN 2020-2024. Forum yang mengusung tema Strategi Mewujudkan Fortifikasi Pangan Wajib yang Efektif dan Berkelanjutan untuk meningkatkan Kualitas dan Produktivitas SDM Indonesia ini dilaksanakan pada Rabu (28/6/2023) di Jakarta.
Dalam forum ini, Direktur Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Rinna Syawal menyampaikan dukungan Badan Pangan Nasional dalam Program Fortifikasi Beras Nasional.
“Fortifikasi pangan merupakan program yang efektif dalam penanganan masalah zat gizi mikro. Pengayaan gizi pangan sebagai program yang dimandatkan dalam UU pangan dan PP tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pemerintah harus bersinergi untuk berkomitmen dalam pelaksanannya, salah satunya dengan memanfaatkan program yang telah ada,” jelas Rinna.
Menurut nya NFA memiliki tusi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah serta pengelolaan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana yang merupakan tugas yang dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan program fortifikasi beras nasional ke depan.
Sebelum menutup paparannya, Rinna menekankan bahwa strategi program fortifikasi pangan, khususnya fortifikasi beras memerlukan dukungan baik dari aspek infrastruktur maupun pembiayaan.
“Efektivitas proses dan dampak program perlu dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan luaran program yang efektif,”
Forum Pra-WNPG ini menghasilkan tiga rekomendasi: (1) perlunya memasukkan isu fortifikasi dan biofortifikasi pangan berkelanjutan dalam RPJP 2025-2045, untuk dijabarkan dalam rencana lima tahunan RPJMN serta penjabaran implementasi pelaksanaan program melalui penyusunan Roadmap Fortifikasi Pangan Nasional; (2) Rencana Strategis Fortifikasi Skala Luas (LSFF) dan Biofortifikasi Jangka Panjang dan Menengah digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan program yang terarah, terukur, terjadwal dan berkelanjutan; serta (3) perlunya kelompok kerja/forum kemitraan Public Private Partnership (PPP) dalam mengkoordinasikan implementasi program fortifikais pangan nasional. Beberapa tema disepakati untuk dikaji lebih lanjut dalam forum ilmiah WNPG mendatang.
