JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto sekali lagi menasbihkan peningkatan kesejahteraan petani Indonesia sebagai prioritasnya. Jaminan offtake atau penyerapan hasil panen harus mampu diserap oleh bangsa Indonesia sendiri. Tak boleh ada lagi praktik tengkulak yang memaksa petani membanting harga panenannya.
"Sudah terlalu lama petani Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak. Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita, dikuasai oleh pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka," kata Presiden di Cilacap, Jawa Tengah (29/4/2026).
"Panennya tidak diserap, tengkulak datang, (petani) banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar offtake. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun, akan diserap oleh bangsa Indonesia," tegas RI-1.
Adanya transformasi rantai pasok pangan nasional tersebut pun membawa arus positif terhadap kesejahteraan petani pangan dalam negeri. Cerminannya dapat dilihat pada perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), baik NTP secara umum maupun subsektor.
Terkait itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah mengungkapkan indikator kebahagiaan petani Indonesia yang ada sampai saat ini. Menurutnya, salah satu referensinya bisa mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Hari ini alhamdulillah, hari di mana kebahagiaan petani itu tercapai. Kenapa? Karena produksinya meningkat, tentu pendapatan petani meningkat. Kita sudah mencapai stok Bulog tertinggi sepanjang sejarah dan selama kita merdeka dengan mengandalkan penyerapan produksi dalam negeri," ungkap Amran di Karawang, Jawa Barat (23/4/2026).
"Data BPS, NTP kita, selama republik ini berdiri, ini data yang terekam, ini dari 1992 sampai 2026 (dan) Ini kata BPS. Ini bisa dicek. Tertinggi saat ini di 125,35. Petani bersorak menikmati ini. Seluruh Indonesia, 115 juta keluarga petani dan keluarga rumah tangga petani, 29 juta orang lebih, menikmati ini," beber Amran.
Tak hanya NTP secara umum, indeks NTP Tanpa Perikanan pun juga berada di titik kulminasi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Juli 2024, NTP Tanpa Perikanan terjaga tidak pernah rendah dari 120. Bahkan indeks NTP Tanpa Perikanan tertinggi terjadi di Desember 2025 dan Februari 2026 dengan torehan masing-masing 126,11.
Sementara jika ditinjau dari NTP subsektor yakni NTP Tanaman Pangan juga masih terus terjaga lebih dari 100 sejak Oktober 2022 silam. Terbaru, NTP Tanaman Pangan pada Maret 2026 yang merupakan panen raya padi di tahun ini berada pada level 111,81. NTP Tanaman Pangan Maret 2026 ini masih lebih tinggi dibandingkan NTP Tanaman Pangan Maret 2025 yang 108,95.
Data BPS lain yang dapat lebih menggambarkan kesejahteraan petani Indonesia adalah indeks harga yang diterima petani padi secara nasional. Sejak Juni 2024 sampai saat ini, indeks tersebut selalu berada melebihi 130. Indeks terbaru pada Maret 2026 bahkan berada di 144,52 dan ini juga masih lebih tinggi dibandingkan Maret tahun lalu yang berada di 137,94.
"Berarti petani ini kesejahteraannya jadi lebih baik, tentu daya belinya naik," kata Amran lagi.
Salah satu instrumen yang diimplementasikan pemerintah untuk menjaga petani padi adalah dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen. Perum Bulog diminta menyerap gabah petani minimal dengan harga Rp 6.500 per kilogram (kg).
Per 30 April, dalam catatan Bapanas, total stok beras yang ada di Bulog mencapai 5,1 juta ton dengan realisasi penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri berada di angka 2,47 juta ton. Capaian serapan tersebut telah meningkat 38,76 persen dibandingkan serapan Januari-April 2025 yang berada di 1,78 juta ton.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan capaian perberasan nasional hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini karena ada penggunaan anggaran negara yang telah terlaksana untuk penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selama ini.
"Tidak mungkin berani Dirut Bulog dan Direksi Bulog mengatakan 5 juta ton kalau isinya 4 juta ton. Kenapa? Itu konsekuensinya hukum. Ini bermasalah hukum. Kenapa? Nilai 5 juta ton itu kurang lebih Rp 55 sampai Rp 60 Triliun. Rp 60 Triliun uang yang dikhususkan untuk menyetok beras ini," ujar Amran.
Pemerintah pun konsisten untuk terus memperkuat daya serap CBP yang bersumber dari hasil panen petani Indonesia. Kucuran pendanaan untuk Bulog untuk terus melakukan serapan hasil panen menjadi salah satu bukti keberpihakan pemerintah bagi kepentingan petani.
"Kemarin dapat tambahan lagi, kurang lebih Rp 10 Triliun. Uangnya sudah masuk. Terima kasih Menteri Keuangan. Terima kasih seluruh menteri terlibat, karena ini bukan kerja Kementerian Pertanian saja, tapi semua pihak, semua anak bangsa," pungkas Kepala Bapanas Amran.
-------------------
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
272/R-BAPANAS/V/2026
1 Mei 2026
