SURABAYA – Pemerintah memastikan tidak ada ruang bagi gejolak harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kepastian tersebut ditegaskan melalui pemantauan langsung rantai produksi dan distribusi Minyakita oleh Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Provinsi Jawa Timur di PT SMART Tbk Surabaya, salah satu produsen utama minyak goreng nasional.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, mengatakan pemantauan ini dilakukan untuk memastikan suplai minyak goreng berjalan lancar, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat konsumen. Pemerintah, menurutnya, telah menetapkan skema harga yang jelas dari hulu hingga hilir melalui regulasi yang berlaku.
"Sebenarnya poinnya begini, kami ingin memastikan bahwa suplai minyak goreng untuk wilayah Indonesia berjalan lancar, khususnya menjelang puasa kita ingin pasokannya, jumlahnya, maupun harganya stabil di masyarakat, jadi kalau Minyakita itu sudah diatur melalui Permendag no. 43 tahun 2025, yang sudah mengatur harga di tingkat D1, D2, maupun pengencer," kata Andriko saat meninjau PT SMART Tbk di Surabaya (5/2/26).
Ia menegaskan, harga Minyakita di tingkat konsumen telah ditetapkan dan wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha.
“Harga Minyakita di tingkat konsumen sudah ditetapkan Rp15.700 per liter. Itu harus dijaga. Produksi di tingkat produsen mencukupi, jadi tidak ada alasan harga naik di masyarakat,” ujar Andriko.
Andriko menjelaskan, produksi minyak goreng PT SMART Tbk yang tergabung dalam Grup Sinarmas saat ini berjalan optimal dan mampu menopang kebutuhan nasional, termasuk pasokan untuk wilayah Indonesia Timur yang didistribusikan dari Surabaya. Dengan kondisi produksi yang stabil tersebut, pemerintah optimistis pasokan dan harga minyak goreng dapat tetap terkendali selama periode Ramadan dan Idulfitri.
Dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga Perum Bulog juga telah menyiapkan Cadangan Minyakita dalam jumlah memadai. Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur, Sugeng, menyampaikan bahwa stok Minyakita di Jawa Timur saat ini mencapai 2,4 juta liter. Sebelumnya, Bulog telah menyalurkan sekitar 1,2 juta liter Minyakita melalui berbagai saluran distribusi, mulai dari pasar tradisional, Kopdes Merah Putih, ritel modern, hingga toko-toko binaan di wilayah Jawa Timur.
"Jadi harapannya dengan kesinambungan stok supply dari produsen ini, kami bisa terus memasok ke semua saluran sehingga minyakita dapat terjangkau, apalagi saat ini kita sudah mau memasuki bulan puasa dan idulfitri," ujarnya.
Dari sisi produsen, Direktur Operasional PT SMART Tbk menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga kuantitas dan kualitas produksi sesuai dengan target pemerintah. Produsen memastikan standar mutu tetap terjaga serta distribusi dilakukan secara konsisten guna mempertahankan stabilitas harga di tingkat konsumen.
Pengawalan distribusi dan harga Minyakita juga diperkuat melalui langkah penegakan hukum. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Henri Noveri, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara serius di bawah koordinasi Satgas Pangan Polda Jawa Timur.
"Dari kemarin sudah maraton, mulai dari rapat koordinasi sudah kita lakukan dan kita semua sudah sepakat bahwa kita bersama-sama menjamin ketersediaan dan stabilitas harga. Dan disini kami pastikan, kami tidak main-main, bagi yang melanggar aturan, yang berusaha merusak harga dan melampaui batas harga yang ditentukan, kami akan lakukan tindakan secara tegas dan terukur," tegas Henri.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan agar produsen dan distributor Minyakita yang tidak mematuhi regulasi harga untuk ditindak oleh aparat penegak hukum. “Sekarang penindakan, bukan lagi imbauan. Sekarang kami serahkan ke Dirkrimsus, Polda atau Polres masuk, tolong lacak darimana dan tindak, kalau perlu cabut izinnya.” Tegas Kepala Bapanas Amran saat sidak di Pasar Tagog Padalarang, Jawa Barat, pada Rabu (28/1/2026).
-----
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional (Bapanas)*
056/R-BAPANAS/II/2026
6 Februari 2026
