Sehubungan dengan akan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium dan Beras Premium, Menteri Pertanian akan mengatur lebih lanjut tentang Kelas Mutu Beras. Terkait hal tersebut, telah beberapa kali dilakukan kajian dan diskusi bersama para pemangku kepentingan baik di Kementerian Pertanian maupun di Kementerian Perdagangan. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tersebut kini sudah mencapai tahap akhir, sehingga dilakukan public hearing untuk mendapatkan masukan akhir dari para pemangku kepentingan. Public hearing dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2017 di Badan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang antara lain terdiri dari Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi), PIBC (Pasar Induk Beras Cipinang), asosiasi distributor beras, dan lain sebagainya. Dalam public hearing tersebut, berhasil dihimpun beberapa masukan positif, khususnya terkait antisipasi adanya gejolak perberasan. Oleh sebab itu, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk secara bersama menjaga tata niaga beras yang berkeadilan baik itu bagi produsen, pedagang, dan konsumen. Secara substansif, Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelas Mutu Beras tersebut akan mengatur beras menjadi dua kelas yaitu Medium dan Premium, sedangkan beras lainnya yang ada dan beredar di pasaran akan digolongkan menjadi kelas Khusus (fungsional, organik, indikatif geografis, dan beras tertentu lainnya). Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, akan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat sehingga barang siapa yang melanggar, dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.