*Siaran Pers* 

*Badan Pangan Nasional (Bapanas)* 

521/R-BAPANAS/XII/2025 

24 Desember 2025 

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan percepatan penyaluran bantuan pangan dan penguatan intervensi pemerintah di wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Berbagai skema bantuan terus dioptimalkan, mulai dari bantuan pangan reguler hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh akses pangan yang cukup, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan untuk daerah bencana maupun non-bencana dipercepat sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional, agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya, khususnya pada momentum Nataru.

“Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Di saat bersamaan, kita memasuki periode Nataru yang identik dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, bantuan pangan harus bergerak cepat dan tepat sasaran,” ujar Ketut Astawa usai meninjau sejumlah titik pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan (24/12/2025) di Jakarta. 

Selain bantuan pangan, pemerintah juga melakukan intervensi pasar secara dinamis guna menjaga stabilitas harga komoditas strategis berupa operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah. Pengaturan pasokan dilakukan pada sejumlah komoditas, termasuk cabai dan pangan pokok lainnya, agar harga tetap wajar bagi konsumen tanpa merugikan petani.

Sepanjang Desember 2025, GPM telah dilaksanakan sebanyak 548 kali yang tersebar di 21 provinsi dan 118 kabupaten/kota, melibatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat. Dengan itu, total GPM yang telah terlaksana sejak awal 2025 telah mencapai 11.906 kali yang tersebar di 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota.

Ketut Astawa menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah terdampak bencana, sekaligus menjaga ketenangan publik selama perayaan hari besar keagamaan.

“Pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode Nataru 2025. Konsumen harus terlindungi, petani tetap memperoleh harga yang adil, dan masyarakat terdampak bencana tidak boleh kekurangan pangan,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Deputi Ketut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak, karena pasokan pangan pokok nasional, khususnya beras, berada pada level yang aman. Bapanas juga memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Perum Bulog, dan pelaku usaha pangan untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau di seluruh wilayah.

Sebelumnya Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kesiapan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha pangan untuk tidak menaikkan harga dan mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

“Menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru, kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga. Khusus untuk beras, minyak goreng, ayam dan telur, sudah ada HET. Kalau ada yang melewati HET, itu ditindak,” kata Mentan Amran saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (22/12/2025).

-------------