Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) laporkan realisasi anggaran tahun 2022 kepada Komisi IV DPR RI, Senin (04/09/2023). Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menuturkan realisasi anggaran NFA pada 2022 yang telah mencapai Rp 241,5 miliar atau 87,08% sudah maksimal, mengingat efektif baru dilaksanakan pada semester kedua tahun 2022. Capaian tersebut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersamaan dengan laporan keuangan Kementerian Pertanian.
Lebih lanjut Arief memaparkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024, anggaran NFA ditetapkan sebesar Rp 441,6 miliar. “Pada anggaran 2024, kami juga melaporkan kebutuhan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang direncanakan akan dialihkan dari BA 999.08 Kementerian Keuangan ke BA 125 Badan Pangan Nasional senilai 19,56 triliun rupiah. Kemudian kami turut mengusulkan platform pinjaman kepada Kementerian Keuangan guna penguatan CPP senilai 28,69 triliun rupiah,” papar Arief.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) turut membahas isu-isu aktual seputar pangan. Kepala NFA kembali menegaskan bahwa berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional periode Januari-Desember 2023, per tanggal 28 Agustus 2023 secara umum kondisi ketersediaan 12 komoditas pangan diproyeksikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
“Kami proyeksikan 12 komoditas pangan aman sampai akhir tahun. Kami juga sedang berprogres untuk penguatan CPP dengan target stok 5 sampai 10 persen dari kebutuhan nasional. Kami turut sampaikan pula Cadangan Beras Pemerintah Provinsi hingga minggu keempat Agustus 2023 mencapai 6.437,9 ton dan kami terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan,” beber Arief.
Lebih lanjut, Arief mengutarakan mengenai beras di Perum Bulog saat ini memiliki secured stock sebanyak 1,52 juta ton. Dari itu, realisasi penyaluran beras nasional pada tahun 2023 sampai minggu keempat Agustus 2023 mencapai 1,44 juta ton, yang dipergunakan untuk bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta tanggap darurat.
“Keterkaitan dengan inflasi Agustus 2023, beras menjadi salah satu komoditas yang punya andil inflasi year on year sebesar 0,41 persen. Untuk itu, sesuai arahan Presiden Joko Widowo, bantuan pangan beras akan kembali disalurkan tiga bulan mendatang dan mulai salur di September ini. Bantuan Pangan Beras ini sangat efektif sebagai pengendali inflasi dan jaring pengaman sosial. Disamping itu, akan ada pula bantuan pangan telur ayam ras dan daging ayam ayam ras ke masyarakat dalam rangka penanganan stunting,” pungkas Arief.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta agar pada penyaluran bantuan pangan pemerintah, tidak ada unsur kampanye. “Terkait penyaluran bantuan pangan, jangan sampai salah sasaran dan dijadikan untuk hal-hal elektabilitas politik. Untuk itu agar selalu dipantau penyaluran di semua daerah,” ucap Sudin saat memimpin RDP yang juga dihadiri Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Dirut ID FOOD Frans Marganda Tambunan.
