Jakarta - Dalam upaya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi dan Serapan Gabah Petani (Sergap) Periode April - September 2017 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgap) pada tanggal 3 Mei 2017 bertempat di Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgap) dipimpin oleh Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) dan dihadiri oleh Aster Kasad, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Direktur pengadaan Bulog, Direktur SDM Bulog, Badan Ketahanan Pangan, Tim Pokja UPSUS, Tim Sergap TNI AD, Tim Pakar Upsus, Kepala Dinas Pertanian 17 provinsi yang membidangi Tanaman Pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan 17 provinsi, Kepala Divre Bulog 17 provinsi, Asterdam 17 provinsi, Komandan Korem (Danrem) 17 provinsi. 17 Provinsi tersebut: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Tujuan Rakorgab adalah (1) mengevaluasi progress/perkembangan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi dan Serapan Gabah Petani Periode Oktober 2016-Maret 2017; (2) Identifikasi Permasalahan/Kendala Pelaksanaan LTT Padi dan Serap Gabah Petani Periode Oktober 2016 - Maret 2017; dan (3) Menyusun Rencana Aksi Peningkatan LTT dan Sergap Periode April - September 2017. Dalam Sambutannya, Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) meminta Kepala Dinas (Kadis) Pertanian untuk dapat mencapai target LTT Padi di masing-masing daerahnya. Menteri Pertanian pun menegaskan akan memotong anggaran daerah yang LTT Padinya tidak mencapai targetnya dan mengalihkan anggarannya kepada daerah (Kabupaten) yang sungguh sungguh bekerja. Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) menegaskan, pengalihan anggaran itu dilakukan agar daerah bersungguh-sungguh untuk mencapai target LTT Padi. Selain masalah LTT Padi, Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) juga meminta kepada pihak Bulog agar tidak mengeluarkan Beras komersil, mengingat harga beras saat ini masih stabil. "Khusus Bulog ada beras komersil yang keluar 200 ribu ton. Tolong dihentikan karena bisa terjadi deflasi. Petani terpukul kalau disikat lagi dengan beras komersil, kita ini sebagai stabilisator harga," tuturnya. Dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan apresiasi atas upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras pada tahun 2016, melalui Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE).