Terkendalinya inflasi pada periode Idulfitri 1444 H atau 2023 M merupakan hasil sinergi stakeholder terkait melalui berbagai langkah terintegrasi. Deputi 2 Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nyoto Suwignyo mengatakan berbagai langkah bersama pengendalian inflasi menunjukkan hasil dengan stabilitas pangan yang terjaga.
"Bersama dengan pihak-pihak terkait kita terus lakukan langkah strategis menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan sehingga pada momentum Lebaran ini terkendali dan lancar," ujar Nyoto saat menghadiri rapat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri pada Senin (8/5/2023).
Berbagai program seperti Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), pemantauan pasokan dan harga pasar, dan Gerakan Pasar Murah (GPM) merupakan serangkaian langkah yang ditempuh dan efektif dalam menjaga stabilitas pangan.
Selain itu juga terdapat program bantuan pangan yang berupa beras kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Daging Ayam dan Telur Ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) menjadi bantalan sosial yang menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat rentan rawan pangan.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan apresiasi kepada stakeholder terkait dalam upaya stabilisasi pangan, "Apresiasi kepada K/L terkait, Pemda, dinas pangan, BUMN, BUMD, asosiasi serta pelaku usaha yang telah membangun kolaborasi dalam melaksanakan berbagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran," ujar Arief pada Selasa (2/5/2023) di Jakarta.
BPS mencatat tingkat inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami penurunan dari Maret 2023 mencapai 5,83 persen (YoY) menjadi 3,74 persen (YoY) pada April 2023.
Sementara secara bulanan, inflasi kelompok volatile food pada April 2023 stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya sebesar 0,29 persen (MtM).
Dalam kesempatan tersebut, Nyoto juga menyampaikan bahwa NFA saat ini tengah melakukan penyiapan instrumen, kelembagaan, dan intervensi program kesiapsiagaan krisis pangan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut amanat UU 18/2012 dan pelaksanaan PP 17/2015, serta dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, krisis energi, dan krisis ekonomi global.
Dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, turut hadir Pudji Ismartini Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Isy Karim Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, serta diikuti oleh seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia secara daring.
#badanpangannasional #pangankuatindonesiaberdaulat #pangan #inflasi #inflasipangan #sinergipangan #ketahananpangan #rakornas #kedaulatanpangan #kemandirianpangan
