Bogor, Dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan langkah operasional pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan TA. 2016 antara pusat dan daerah, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan Pertemuan Sinkronisasi Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi TA.2016 pada tanggal 25-27 Januari 2016 di PPMKP BPPSDMP Ciawi-Bogor.
Pertemuan Sinkronisasi ini dihadiri oleh Kepala Badan/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi seluruh Indonesia dan pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sebagai narasumber pada pertemuan antara lain Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB,: Biro Perencanaan Setjen Kementan; Inspektur III Itjen Kementan; dan Para Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Utama Badan Ketahanan Pangan Pusat.
Kepala Bagian Perencanaan, Badan Ketahanan Pangan mengatakan “Tahun Anggaran 2016 pengelolaan anggaran bersifat dekonsentrasi, karena tidak ada Satker dana Tugas Pembantuan di Kabupaten, kecuali Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara dan Kabupaten pelaksanaan Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID)”. Jadi pada tahun 2016 semua anggaran dan kegiatan ketahanan pangan di kabupaten/kota dititipkan pada satker provinsi. Peran Badan/Instansi Ketahanan Pangan Propinsi pada tahun ini sangat menentukan terkait pengelolaan administrasi dan keuangan sebagai Satker Dekonsentrasi.
Pada pertemuan tersebut disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan tahun anggaran 2015 dan persiapan langkah operasional kegiatan utama Ketahanan Pangan khususnya untuk kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/PUPM atau Toko Tani Indonesia/TTI yang dikembangkan di 500 Gapoktan/1.000 TTI. Kegiatan PUPM ini merupakan kegiatan baru yang akan dilaksanakan di 33 Provinsi dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis baik di tingkat konsumen maupun produsen serta memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
Dengan dilaksanakannya pertemuan sikronisasi ini, diharapkan pusat dan daerah mempunyai persamaan persepsi dalam melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan TA. 2016, sehingga permasalahan ditingkat lapangan dapat diantisipasi seminimal mungkin dan hal ini tentunya akan berdampak terhadap serapan anggaran.
