JAKARTA – Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023 sebesar 94,1 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023 sebesar 94. Capaian tersebut juga lebih tinggi daripada skor PPH di tahun sebelumnya (2022) yang tercatat di angka 92,9.
Pencapaian tersebut merupakan buah kerja keras serta sinergi berbagai stakeholder dalam upaya mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menuju konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi melalui keterangannya, di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan, keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.
"Kenaikan skor PPH ini menandakan bahwa masyarakat mulai terus bergeser ke arah penerapan pola konsumsi pangan yang kian beragam. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang terus mendorong penganekaragaman pangan agar digiatkan dan diterapkan seluruh masyarakat," ujar Arief.
“Kami juga terus berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, merata, dan terjangkau melalui berbagai upaya seperti intervensi bantuan pangan, hingga sosialisasi pangan B2SA ke anak sekolah, kalangan ibu-ibu hingga komunitas. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah setiap individu mampu memperoleh pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif," lanjutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto mengungkapkan, perhitungan skor PPH merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konsumsi susunan beragam pangan. Ini berdasarkan dasar proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH.
“Dalam menentukan skor PPH, NFA terus memantau kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia melalui 9 kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH. 9 kelompok pangan tersebut terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak, dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain misalnya minuman dan bumbu,” ungkap Andriko.
Lebih lanjut, dengan hasil skor PPH nasional 2023 sebesar 94,1 tersebut, dapat diketahui besaran konsumsi energi sebesar 2.088 kkal/kapita/hari atau 99,4 persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari. Ini masih termasuk kategori normal.
Adapun rincian skor PPH antara lain padi-padian mencapai persentase sebesar 56,7 persen dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG) ideal di 50 persen, lalu umbi-umbian 2,7 persen dari AKG ideal 6 persen, dan pangan hewani 12,1 persen dari AKG ideal 12 persen. Selanjutnya minyak dan lemak 12 persen dari AKG ideal 10 persen, buah/biji berminyak 0,8 persen dari AKG ideal 3 persen, kacang-kacangan 3,3 persen dari AKG ideal 5 persen, gula 3,2 persen dari AKG ideal 5 persen, sayur dan buah 6 persen dari AKG ideal 6 persen, dan lain-lain seperti minuman dan bumbu 2,4 persen dari AKG ideal 3 persen.
“Berdasarkan persentase angka tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun demikian tentunya ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan dan diturunkan angka persentasenya," ungkap Andriko.
"Ada beberapa indikator pangan yang masih over konsumsi seperti padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak. Sementara indikator pangan umbi-umbian, buah, dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, dan lain-lain perlu ditingkatkan lagi konsumsinya. Terakhir, untuk konsumsi pangan sayur dan buah sudah sesuai standar,” tutur Andriko.
Lebih lanjut, untuk provinsi dengan capaian skor PPH tertinggi yang melampaui angka 94 dari target RPJMN diperoleh oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan skor 96,3. Tertinggi selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat 94,7, lalu Provinsi Jawa Tengah 94,2, dan Sumatra Selatan 94,2. Namun terdapat 2 provinsi yang memiliki skor PPH di bawah 75 yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 74,3 dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 74,7.
Pada tingkat kabupaten kota, sepanjang tahun 2023, terdapat sebanyak 20 kabupaten kota yang memiliki skor PPH di atas angka 95. 5 tertinggi diantaranya adalah Kabupaten Sumenep 99,5, lalu Kabupaten Wonosobo 99,2, kemudian Kabupaten Nagan Raya 98,9. Selanjutnya Kabupaten Lombok Timur 98,1 dan Kabupaten Lumajang 97,4.
Dengan capaian skor PPH 2023 tersebut, NFA menetapkan kembali target capaian skor PPH untuk tahun 2024 sebesar 95,2 dari skor PPH ideal 100. Dengan target tersebut, diyakini dapat melakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk menangani berbagai permasalahan pangan, seperti pengentasan daerah rawan pangan dan gizi serta penurunan angka stunting atau tengkes di Indonesia.
“Saat ini, yang pasti pemerintah melalui Badan Pangan Nasional semakin serius terhadap gerakan penganekaragaman konsumsi pangan yang mengarah kepada konsumsi B2SA untuk pemenuhan nutrisi masyarakat. Dengan begitu kita semua berharap permasalahan yang hadir di tengah masyarakat terkait pangan dapat segera terselesaikan”, pungkas Andriko.
——————————————————————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
015/R-NFA/I/2024
24 Januari 2024
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
