Pemerintah tengah menyusun draf Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2025 sampai 2029. Ini dilakukan untuk penguatan arah kebijakan pengentasan stunting/tengkes di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Terkait itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) akan mengambil posisi dalam pilar keempat, yakni ketahanan pangan dan gizi. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi NFA Nita Yulianis dalam rapat koordinasi bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta pada Rabu (6/11/2024) menyatakan sesuai arahan Kepala NFA kepadanya, NFA siap melaksanakan strategi pencapaian terkait pilar keempat tersebut.
"Badan Pangan Nasional siap menyokong untuk pilar keempat yang kaitannya dengan ketahanan pangan dan gizi dalam draf Stranas yang kita bahas hari ini. Kami pun dalam 2 tahun ini telah in-line dalam upaya penanganan stunting, seperti pemberian bantuan pangan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur ayam kepada 1,4 juta keluarga yang dilaksanakan bersama ID FOOD," urai Nita.
Adapun NFA menugaskan ID FOOD melalui Kementerian BUMN untuk menyalurkan bantuan pangan pengentasan stunting. Tahun 2024 total sebanyak 8,6 juta paket pangan telah berhasil disalurkan ke 7 daerah sasaran, antara lain Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dengan torehan tersebut, ID FOOD telah sukses mendistribusikan lebih dari 15 juta paket bantuan pangan stunting selama 2 tahun berturut-turut.
"Di samping itu, kami melakukan sosialisasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman), termasuk juga pengawasan keamanan pangan segar, karena salah satu penyebab stunting juga ada dari aspek keamanan pangan. Kami juga mempunyai Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), sehingga jika diperkenankan, SKPG ini dapat memperkaya pelaksanaan pilar keempat Stranas," usul Direktur Nita.
Menurutnya, SKPG ini telah digunakan pemerintah daerah sebagai early warning system terkait kerawanan pangan dan gizi. Tools ini sifatnya bulanan dan dilengkapi pula dengan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas(FSVA) sebagai alat analisa yang saling berkaitan.
"Memang inilah yang intens dilakukan oleh Badan Pangan Nasional demi melaksanakan amanat kewaspadaan dan surveilans pangan dan gizi. Dengan itu, pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai dasar rekomendasi yang berkaitan dengan
hasil komposit keterjangkauan, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan. Jadi kalau boleh, ini dapat dijadikan poin tambahan dalam strategi pencapaian pilar keempat," pungkas Direktur Nita.
Lebih lanjut, prevalensi stunting di Indonesia tercatat telah mengalami penurunan sebesar 9,3 persen selama kurun 2018 sampai 2023. Depresiasi 9,3 persen tersebut setara dengan 2,6 juta anak Indonesia yang terselamatkan dari stunting. Ini mengacu pada 2018, kala itu jumlah anak stunting sekitar 7,3 juta anak dan pada 2022 jumlah anak stunting menurun menjadi 4,7 juta anak. Indonesia pun dikategorikan menjadi negara dengan prevalensi stunting tinggi mendekati sedang, dari sebelumnya dikategorikan sebagai negara dengan prevalensi stunting sangat tinggi (very high).
Dalam forum yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi menjelaskan draf Stranas Stunting membutuhkan banyak masukan dari kementerian/lembaga yang relevan. "Stranas ini sedang disiapkan untuk menjadi arahan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting tahun 2025 sampai 2029, termasuk sebagai acuan dalam melakukan revisi Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 72 Tahun 2021 dan dokumen turunannya. Kita perlu usulan masukan dan dapat disampaikan secara tertulis kepada kami di Setwapres," ucapnya.
Turut hadir dalam rakor ini antara lain Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Chaerul Dwi Sapta, beserta perwakilan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Keuangan.
#BadanPanganNasional #NationalFoodAgency #Bapanas #NFA #PanganKuatIndonesiaBerdaulat #KetahananPangan #StrategiNasionalStunting #Setwapres
