JAYAPURA — Pemerintah menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan salah satu strategi utama negara dalam menjaga stabilitas pangan nasional di tengah meningkatnya risiko krisis global. Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa SPHP menjadi langkah cepat untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau, terutama di wilayah yang memiliki tantangan distribusi seperti Papua Raya.
“Kita bergandengan tangan, kolaborasi, beras SPHP jalan terus. Cadangan pangan yang ada di Bulog khusus untuk beras SPHP ini masih ada 1 juta ton. Jadi tidak ada masalah,” ujar Mentan/Kepala Bapanas Amran saat peluncuran Beras SPHP Serentak, di Jayapura, Selasa (9/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapanas Amran menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman krisis pangan yang dapat memicu instabilitas sosial dan politik. Karena itu, pemerintah memilih bergerak dari hulu dengan memastikan pasokan tersedia sepanjang waktu.
“Pangan bermasalah, negara bermasalah. Karena itu SPHP menjadi ujung tombak kita. Ini langkah cepat negara untuk hadir lebih awal sebelum kesulitan muncul,” ujarnya.
Oleh karena itu, Amran meminta Bulog segera mengisi penuh semua gudang di Papua, tanpa menunggu permintaan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa distribusi tidak boleh menunggu gelombang laut tinggi atau kondisi ekstrem lainnya. Papua Raya, yang sering menghadapi tantangan akses, menjadi prioritas percepatan SPHP untuk mencegah gejolak harga dan memastikan pasokan tetap stabil selama Natal, Tahun Baru, hingga Lebaran mendatang.
“Jadi tolong Pak Dirut Bulog, diminta tidak diminta, kirim barang (beras) ke Papua, sehingga tidak lagi bermasalah nanti pangan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan, ini adalah program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegas Amran.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Amran menyampaikan apresiasi kepada Polri yang terus mendampingi pemerintah menjaga stabilitas pangan. Menurutnya, keberhasilan menjaga pasokan tidak lepas dari keberanian aparat menghadapi medan yang sulit, mulai dari pengiriman beras melalui pesawat hingga melewati jalur darat yang ekstrem. Ia menyebut tidak ada rumus matematika yang mampu menghitung pengorbanan tersebut selain semangat merah putih.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas percepatan SPHP di Papua Raya dan menilai langkah pemerintah pusat ini sebagai bentuk perhatian nyata bagi masyarakat Papua, terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional hingga awal 2026 yang biasanya memicu kenaikan permintaan pangan.
“Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua melalui optimalisasi pasokan dan harga pangan yang merata di seluruh wilayah Papua. Ini adalah bukti nyata komitmen dan dukungan dalam menjamin ketersediaan pasokan beras dan kestabilan harga bagi masyarakat kami,” ujar Gubernur Fakhiri.
Gubernur Fakhiri menyampaikan bahwa inflasi Papua hingga November 2025 tercatat 0,8 persen dan tetap berada di bawah batas atas sasaran inflasi nasional selama lebih dari satu dekade. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tekanan harga pangan dapat meningkat jika pasokan tidak disiapkan dengan baik.
Adapun secara nasional, penyaluran beras SPHP hingga 6 Desember 2025 telah mencapai 680.068 ton. Sementara untuk wilayah Papua dan Papua Barat, realisasi mencapai 16.763 ton.
Untuk mendorong realisasi tersebut, pada hari ini sebanyak 827,5 ton beras SPHP dilepas untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Penyaluran SPHP secara serentak juga dilakukan di 32 gudang filial yang tersebar di seluruh Papua Raya, terdiri dari 25 aset Polri, 3 aset Pemda, 1 aset Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan 3 lokasi pinjam pakai milik masyarakat.
-------------
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional (Bapanas)*
483/R-BAPANAS/XII/2025
9 Desember 2025
