JAKARTA - Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha tahun 2023, Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) siapkan langkah konkrit untukmengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak secara Nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa dalam Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta (19/06/2023).
"Melalui langkah konkrit GPM Serentak Nasional ini harapannya memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh harga pangan yang wajar serta menjaga atau mengendalikan tingkat inflasi di wilayah-wilayah yang diadakannya gerakan tersebut," ungkap Ketut.
Adapun pelaksanaan GPM serentak tersebut akan dilaksanakan pada H-3 lebaran yaitu Senin 26 Juni 2023 di 34 Provinsi dan 256 Kabupaten/Kota. "Saya juga berharap dan mengimbau kepada Kepala Daerah di wilayah masing-masing untuk mendukung dengan menghadiri GPM Serentak Nasional ini, dan mengendalikan laju inflasi di daerahnya" tambahnya.
Dalam launching acara tersebut nantinya Badan Pangan Nasional bersama Pimpinan Kementerian dan Lembaga Negara untuk memberikan arahan secara langsung untuk mendukung gerakan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia (BI).
Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional ini dalam pelaksanaannya nanti akan dimeriahkan dengan acara Pemecahan Rekor MURI untuk kategori gerakan pangan yang diadakan di lebih dari 300 titik pelaksanaan di berbagai wilayah.
Merespon rencana gerakan pangan murah serentak tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya. Mendagri Tito turut memberikan dukungan serta saran agar pelaksanaan GPM serentak menambahkan 4 Provinsi terbaru yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
"Dimohon kepada rekan-rekan Kepala Daerah bisa hadir serta medukung pelaksanaan kegiatan ini melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta mengajak para pengusaha di daerahnya dalam rangka mengendalikan inflasi serta memupuk kesetiakawanan sosial," ungkap Tito saat memimpin rapat.
Sebelumnya dalam launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi DKI Jakarta pada Minggu (18/06/2023) di Jakarta, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya penguatan kerja sama antardaerah yang diikuti dengan penguatan BUMD di bidang pangan untuk menjaga ketahanan pangan. Dorongan perluasan kerja sama antar daerah ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pengendalian inflasi harus dilakukan secara masif, dari pusat hingga daerah.
Arief menilai, melalui pemanfaatan anggaran yang tepat, baik dari pusat maupun optimalisasi anggaran BTT untuk stabilitas pangan, diharapkan inflasi tetap terjadi di kisaran 3 - 5 persen dan tidak melampaui pertumbuhan ekonomi.
