Jakarta (07/12) Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Rakor ini merupakan salah satu langkah strategis untuk bersinergi bersama lintas kementerian/ lembaga terkait baik pusat dan perangkat daerah dalam upaya mengendalikan stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya untuk 8 Provinsi yang mayoritas melaksanakan HBKN yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua .

Turut hadir pejabat eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Wakil dari Perum BULOG, Ketua Satgas Pangan, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan perwakilan para pelaku usaha pangan.

Dalam Rakor ini juga hadir Kepala Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi DKI Jakarta serta 8 provinsi mayoritas melaksanakan HBKN tersebut, untuk menyampaikan kondisi ketersediaan pasokan dan harga pangan di wilayahnya masing-masing.

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi menyampaikan bahwa setelah memperhitungkan kondisi ketersediaan pangan nasional, Kementerian Pertanian menjamin bahwa stok pangan menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 secara umum aman, bahkan terhitung surplus.

Hal ini dipaparkan Agung dalam bentuk neraca perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional. Khusus daging sapi, diakui belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, dan pemerintah sudah melakukan antisipasi impor.

Secara rinci stok beberapa pangan strategis periode Nopember - Desember adalah: Beras 189,5 ribu ton; daging ayam 9,6 ribu ton; telur ayam 72,3 ribu ton; jagung 55,5 ribu ton; minyak goreng 3.508 ribu ton; bawang merah 17,9 ribu ton; cabai rawit 12,6 ribu ton; daging sapi 20,18 ribu ton.

Sedangkan berdasarkan data Bulog, bahwa stok 8 komoditas BULOG yang dikelola, aman, masyarakat tidak perlu khawatir. Khusus untuk komoditas beras BULOG bahkan sudah memiliki stok sebesar 1,1 juta ton, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, setidaknya untuk 5 bulan kedepan.

Stok Bulog untuk komoditas lainnya yaitu: gula pasir (413,9 ribu ton); jagung (29,6 ribu ton); daging sapi ( 18 ton); daging kerbau (18,5 ribu ton); bawang merah (42,47 ton); bawang putih (300,50 ton); dan minyak goreng (1,04 juta liter).

Sebagai salah satu barometer penentu harga beras nasional, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) seringkali menjadi indikator fluktuasi harga beras. Tercatat kondisi stok beras di PIBC per tanggal 6 Desember terpantau melimpah sebanyak 40.356 ton, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya mencapai 39.528 ton.

Dari sisi harga beras di PIBC, semenjak diberlakukannya Permendag No. 57 Tahun 2017 tentang Penetapan HET Beras, menunjukan dari 13 jenis beras yang dipantau stabil dan mengalami penurunan harga terutama cianjur slyp, cianjur kepala, dan setra serta beras IR 64 yang mengalami penurunan sangat tajam hingga mencapai harga Rp 7.800/kg sejak 9 November 2017.

Kementerian Pertanian beserta kementerian/lembaga terkait juga melakukan langkah strategis mengendalikan harga pangan pokok diantaranya: Pertama, menentukan harga acuan pemerintah tingkat konsumen (Permendag 27 Tahun 2017) untuk: gula pasir Gula Pasir Rp 12.500/kg; Minyak Goreng Curah dan Rp10.500/Liter; Minyak Goreng Kemasan Rp 11.000/Liter; Bawang Merah Rp 32.000/kg; Daging sapi beku Rp 80.000/kg; Daging ayam Rp 32.000/Kg; Telur ayam Rp 22.000/kg.

Kedua, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai (Permendag 57 tahun 2017): (a) Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk Medium Rp 9.450/Kg dan Premium Rp 12.800/Kg; (b) Sumatera Lainnya dan Kalimantan untuk Medium Rp 9.950/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; (c) NTT untuk Medium Rp 9.500/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; dan (d) Maluku dan Papua untuk Medium Rp 10.250/Kg dan Premium Rp 13.600/Kg.

Ketiga, melakukan Operasi Pasar yang dikoordinir Perum Bulog. Keempat, melakukan koordinasi dan pengawasan melekat terkait ketersediaan pasokan dan harga pangan oleh pemerintah pusat bersama-sama daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Penerbitan Permendag 20/2017 untuk mengatasi lonjakan harga akibat penimbunan, dan bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan melekat.

Kelima, rencana aksi stabilisasi harga pangan dengan menjaga pasokan terdistribusi dengan baik, dan mengoptimalkan outlet distribusi pangan seperti Toko Tani Indonesia (TTI), Rumah Pangan Kita (RPK), E-Warong, Depo Bahan Pangan Pokok Kita, Bazar pangan murah.

Rencana aksi antara lain melalui : (1) Rapat koordinasi dengan instansi terkait tentang ketersediaan/pasokan dan harga pangan periode HBKN Natal-Tahun Baru (Pusat dan Daerah); (2) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Pokok/Strategis; (3) Gelar Pangan Murah/Bazar di DKI Jakarta dan 8 provinsi (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulut, Sumut, NTT, Kalbar) yang mayoritas merayakan Natal dan Tahun Baru; (4) Bersama Kementerian/Lembaga terkait (Satgas Pangan, Kemendag, dll) melakukan pemantauan ketersediaan/pasokan dan harga pangan strategis, baik di produsen/konsumen.

Melalui berbagai upaya yang dilakukan, stok pangan tersedia sesuai kebutuhan dan harga pangan dapat dikendalikan.