Strategi pengendalian inflasi, terutama infasi pangan, perlu didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam implementasi berbagai strategi tersebut. Ini yang menjadi sorotan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa saat menghadiri Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XXIV di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (11/9/2024).
“Pemerintah dalam mengendalikan inflasi sangat membutuhkan dukungan dan kebijakan dari pemerintah daerah. Banyak hal yang kita harapkan dapat pemerintah daerah topang misalnya optimalisasi program SPHP, pengawasan distribusi beras SPHP, realisasi bantuan pangan yang dilaksanakan BUMN pangan. Lalu kita juga mendorong Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terus diperkuat. Kemudian skema kerja sama antar daerah misalnya dalam bentuk Fasilitasi Distribusi Pangan agar digencarkan,” papar Ketut.
Menurutnya, keselerasan aksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pengendalian inflasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi komponen bergejolak atau volatile food pernah sempat melambung tinggi sekitar 10 tahun lalu atau di tahun 2014 di angka 10,88 persen (year to date). Kemudian pada Agustus 2024, inflasi pangan secara tahunan ada di 3,04 persen dan ini telah sesuai dengan target inflasi pemerintah.
Deputi Ketut turut menekankan peran pemerintah daerah dalam mengatasi potensi terjadinya over supply yang dapat diatasi dengan pola Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menerapkan supervisi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras pada retail modern. Terakhir, diperlukan pula rapat koordinasi yang intensif guna membahas aksi nyata penstabilan pasokan dan harga pangan yang dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota dan dilaporkan ke pemerintah pusat untuk penguatan program intervensi yang akan dilaksanakan.
Adapun FKD-MPU sendiri merupakan wadah berkumpulnya 10 pemerintah provinsi yang terdiri dari perwakilan dari Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Forum ini dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antar daerah di berbagai bidang, di antaranya ekonomi, ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. FKD-MPU diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan yang bisa menumbuhkan rasio ekonomi nasional secara komprehensif.
#BadanPanganNasional #NationalFoodAgency #Bapanas #NFA #PanganKuatIndonesiaBerdaulat #KetahananPangan #DeputiKSP #KetersediaanStabilisasiPangan #NeracaPangan
