MANADO - Aksi pengendalian harga beras di Provinsi Sulawesi Utara yang konsisten membuahkan hasil. Terbukti dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah ini yang tidak mengalami kenaikan dalam rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) minggu keempat November 2025. Preferensi masyarakat yang tinggi terhadap beras SPHP turut mempengaruhi tren positif tersebut.
Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yusra Egayanti, mengungkapkan bahwa tidak ada wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang masuk lini merah. “Hampir setiap minggu di rakor inflasi kami perhatikan, tidak ada Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kategori perubahan IPH-nya yang tinggi. Termasuk data terakhir, minggu keempat November tidak ada Provinsi Sulawesi Utara masuk lini merah.” ungkapnya saat Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (4/12/25).
Beras SPHP memiliki andil dalam stabilitas harga di Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat konsumsi masyarakat akan beras SPHP di wilayah ini cukup tinggi. “Ternyata preferensi konsumen di sini untuk beras SPHP cukup baik," terang Yusra.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara melalui Wakilnya, Guki Ginting, menyampaikan apresiasinya kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan atas upayanya dalam menstabilkan harga beras. “Jadi terima kasih kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh seluruh dinas terkait yang terlibat. Dari Kepala Dinas Pangan, mungkin kalau Kasatreskrim kurang maksimal diajak kerjasama, silahkan dilaporkan kepada kami.” tegasnya.
Pimpinan Bulog Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulut-Go), Ermin Tora, mengatakan beras menjadi penahan inflasi di Sulawesi Utara. “Kalau kita lihat inflasi secara year on year di Sulut, masih termasuk yang rendah yaitu 0,65%. Pencapaian yang luar biasa ini salah satunya disebabkan oleh kondisi harga pangan khususnya lagi beras, dan itu bisa tercermin dari perkembangan inflasi di bulan November,” terangnya.
Sementara itu, stok beras di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo sebanyak 18.000 ton. Stok ini dipastikan cukup untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. “Kalau kita hitung dengan kebutuhan rutin kami untuk bantuan pangan dan SPHP, sekitar 4.000 ton sebulan maka ketahanan stok kami ini bisa untuk sampai dengan bulan Maret-April 2026. Jadi kalau untuk menghadapi Natal tahun baru kami pastikan kegiatan untuk penyaluran stabilisasi harga ini sangat cukup.” ujar Ermin.
Lebih lanjut, Ermin menjelaskan bahwa bantuan pangan yang juga didistribusikan di wilayah Sulawesi Utara, diharapkan ikut memperkuat stabilitas harga beras. “Total beras yang kami distribusikan untuk bantuan pangan di Sulawesi Utara itu sebanyak 2.800 ton, ini cukup besar dan tentu kita berharap selain untuk membantu kegiatan pangan, juga ini akan berdampak signifikan terhadap stabilitas harga beras di pasar.” pungkasnya.
——————-
