Pengendalian inflasi telah menjadi fokus pemerintah, termasuk inflasi di daerah. Adanya sinergi yang kolaboratif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah kunci utamanya. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) berkomitmen bahu membahu bersama pemerintah daerah untuk impelementasi berbagai upaya guna stabilisasi harga pangan. Maklumat itu disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas (Kabiro PKH) NFA Risfaheri pada rapat koordinasi pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Padang, Kamis (19/10/2023).
“Sebagaimana arahan Kepala NFA Bapak Arief Prasetyo Adi yang menekankan agar inflasi ditangani secara intens dan berkesinambungan. Untuk itu berbagai program strategis dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, harus mengoptimalkan kerja sama antardaerah. Unsur kolaborasi memegang peranan penting karena kita tidak bisa tangani secara parsial saja,” ungkap Risfaheri.
Dijelaskannya telah banyak program strategis dalam rangka pengendalian inflasi pangan yang dijalankan oleh NFA. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara konsisten terus dilaksanakan NFA bersama pemerintah daerah dengan menggunakan APBN maupun APBD. Lalu Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dilaksanakan berupa mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
“Sampai 16 Oktober, beras SPHP telah disalurkan di Sumatera Barat mencapai 13,5 juta kg. Lalu untuk GPM di Sumatera Barat telah ada alokasi sebanyak 13 kali menggunakan dana dekontrasi ABT SPHP 2023 dan terdapat 2 kali alokasi dari pusat untuk 6 kabupaten kota di provinsi ini. Sementara FDP di 2023 ini sudah ada realisasi mobilisasi pangan dari Kota Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 13 ribu kg,” papar Kabiro PKH NFA.
Terakhir, NFA mengimbau Pemerintah Provinsi Sumatera Berat untuk dapat menyegerakan realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi yang bersumber dari NFA, terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah. Provinsi dengan realisasi yang rendah akan dilakukan realokasi ke provinsi lain dan pada 2024 akan dikurangi alokasi anggarannya.
Pada kegiatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyikapi dampak El Nino yang ada di Indonesia dan kemudian juga menyikapi beberapa permasalahan-permasalahan sehingga tidak terjadi kekurangan pangan.
''Kita juga berharap produksi tanaman pangan melalui pengaturan cocok tanam dan optimalisasi pengairan air agar dapat meningkatkan jumlah cadangan pangan beras dan jagung, serta ke depannya tentu adalah sinergi dan kerja sama antardaerah," ujar Mahyeldi.
Sesuai rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Barat pada September 2023 mengalami inflasi secara tahunan (year on year) sebesar 1,94 persen dan secara secara bulanan (month to month) mengalami inflasi 0,13%. Penyumbang inflasi bulanan berasal dari pangan antara lain beras, ikan cakalang, dan daging ayam ras.
